Pengabdian Politisi ; Mengurus Rakyat

Di alamat saya berdomisili saat ini, ketua RT sudah menjabat sejak tahun 1991. Sudah 26 tahun lebih tak tergantikan. Bukan karena prestasi cemerlang sehingga tidak ada yang bisa meneruskan kinerjanya. namun karena tidak ada warga yang bersedia menjadi Ketua RT. Terpaksalah Oom Udin menjadi Ketua RT seumur hidup.

Di desa kelahiran saya, Korong Lampanjang Kenagarian Kuranji Hilir, seingat dan sepengetahuan saya baru ada 2 kepala desa kemudian pasca otonomi daerah peralihan desa menjadi korong baru ada satu wali korong. Tiga kali ganti pemimpin dalam empat dekade. Masalahnya sama tidak ada warga yang bersedia menjadi Kepala desa dahulu dan sekarang wali korong.

Sedangkan saat menetap di Jakarta di lingkungan saya tinggal, masa jabatan Ketua RT dua tahun bukan empat tahun seperti masa jabatan Presiden negeri Paman Sam atau lima tahun seperti jabatan walikota atau presiden dan wakil rakyat di negara kita. Hal ini bukan disebabkan tingginya peminat untuk menjadi ketua RT. Tidak, sama sekali bukan. Tidak seperti peminat untuk menjadi anggota dewan. Justeru sebaliknya, agar semua Kepala Keluarga kena giliran dari kewajiban menjadi ketua RT.

Al kisah sebelumnya tidak ada yang mau jadi ketua RT karena jabatan Ketua RT setidaknya mereka yakini akan sedikit menganggu aktifitas mencari nafkah yang mereka lakoni di tengah ketatnya kehidupan kota besar. Warga berembuk mencari solusi. Tercapai kesepakatan masa (1) Jabatan Ketua RT cukup 2 tahun saja. (2) Barangsiapa yang sudah pernah menjabat Ketua RT terbebas untuk tidak dipilih lagi. Hasilnya sejak tahun 2004 RT itu terbentuk sudah ada 6 mantan ketua RT dan seorang RT sedang menjabat dari 43 KK di lingkungan tersebut.

Mereka terpaksa bukan meminta. Mereka dipilih tapi tidak minta dipilih. Ketika memimpin karena kewajiban bukan karena ambisi maka tercapailah pengabdian.

Ketua RT dan Kepala Desa, pemimpin seperti ini pantas di sebut sebagai pengabdian. Dengan mengurus RT atau Desa yang bersentuhan lansung dengan kehidupan sehari-hari warga. Mulai dari urusan kriminal seperti peristiwa kemalingan, pertikaian antar warga, penerangan jalan, got yang mampet, kerja bakti, kebersihan lingkungan sampai urusan kependudukan ; KTP, surat keterangan pindah, surat keterangan kematian, surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya.

Lalu datang suatu masa dalam ajang pemilihan ada yang dinamakan Pilkada, Pileg dan Pilpres. Ada yang ingin menjadi Bupati, ada berambisi menjadi Walikota, ada bernafsu menjadi Gubernur, ada yang berhasrat menjadi Presiden. Lantas ada pula yang bersyahwat menjadi wakil rakyat dengan menjadi anggota dewan perkakilan Rakyat yang terhormat. Sungguh keinginan yang mulia dan layak diganjar surga.

Tapi tunggu dulu. Menyaksikan sepi peminat jabatan Ketua RT dan Kepala Desa kemudian banyak pejabat publik dan politisi yang dijinakan KPK, Salahkah jika saya mempertanyakan “Benarkah mereka itu ingin mengurus rakyat atau sedang tertelan oleh syahwat ingin ‘menguras’ uang yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat”.

****

Al Albana, Andalas 10 Rabiul Awal 1439

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close