Sistem Demokrasi Ala Minangkabau

Rajo Tigo Selo, Basa Ampek Balai

Sistim pemerintahan Kerajaan  Alam Minangkabau yang berpusat di Pagaruyuang jauh berbeda dengan kerajaan Nusantara lainya seperti Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Mataram yang sentralitas dengan kekuasaan Sang Raja nyaris tanpa batas. Tentunya juga berbeda dengan Imperium besar dunia seperti Kekaisan Romawi, Persia, Kekhalifan Islam (Ummayah, Abbasiyah, Mamluk, Ustmaniyah), Mongol dan berbagai dinasti di China.

Berbeda dengan Kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyuang. Kekuasaan tidak terpusat pada satu orang, sehingga kecil memungkinkan Sang Raja berlaku tiran, namun terdistribusi pada tiga orang terutama setelah kedatangan Islam pada abad ke-15. Itulah sebabnya hanya nama Adityawarman dan puteranya Ananggawarman yang terkenal. Nama-nama Raja penerusnya hanya beredar terbatas di lingkungan akademis dan peminat sejarah. Setidaknya setelah masuknya pengaruh Islam, kekuasaan terdistribusi ke lembaga tigo selo , yaitu; (1) Raja Adat di Buo, (2) Raja Ibadat di Sumpur Kudus, dan (3) Raja Alam di Pagaruyuang.

Raja Adat dan Raja Ibadat (urusan Agama-Islam) menyelesaikan sendiri segala urusan yang ditugaskan kepada mereka masing-masing. Hanya jika terjadi ‘kusut yang tidak dapat diselesaikan atau keruh yang tidak dapat dijernihkan barulah urusan ini dibawa kepada Raja Alam di Pagaruyuang, sebagai pusat pemerintahan kerajaaan Minangkabau.

Baginda (Sang Raja Alam) pun tidak boleh memutuskan sendiri, jika menyangkut hal-hal yang pelik. Baginda haruslah bermusyawarah terlebih dahulu dengan basa ampek balai (orang besar berempat) yang mempunyai tugas masing-masing pula;

(1) Bandaro atau Tuangku Tita di Sungai Tarab. Berkedudukan hampir seperti Patih atau Perdana Menteri, (2) Makhudum di Sumanik, bertugas menjaga kewibawaan istana dan memelihara hubungan dengan seluruh rantau dan kerajaaan lain yang berhubungan dengan Minangkabau. (3) Indomo di Suruaso, menjamin perjalanan adat istiadat dengan slogan sebaris tidak boleh hilang, setitik tidak boleh lupa dalam seluruh alam Minangkabau. (4) Tuan Qahdi di Padang Gantiang, yang berwenang menjaga perjalanan syara'(agama) agar berlaku sesuai kitabulah dan sunnah rasul. Terbatas halal dengan haram.

Disamping Basa Ampek Balai adalagi Tuan Gadang di Batipuh, yang berkedudukan sejajar dengan Basa Ampek Balai. Beliu turut dalam musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan sulit dalam Alam Minangkabau, terutama dalam hal perang. Tuan Gadang adalah Panglima Besar Perperangan.

Keputusan musyawarah dari Basa Ampek Balai, plus Tuan Gadang yang dihadiri Raja Alam merupakan keputusan tertinggi dan itulah kelak yang akan disampaikan kepada seluruh luhak dan rantau yang berada di Alam Minangkabau.

Oleh sebab itulah definisi Raja dalam sistim kerajaan Minangkabau berbeda. Raja adalah keputusan mufakat. Raja (Raja Alam) sendiri tidak punya titah tertinggi. Dan keputusan yang demikian (kebijakan Basa Ampek Balai bersama Raja Alam) hanyalah berkenaan perihal umum. Adapun setiap Nagari di Alam Minangkabau diberikan pula kebebasan menyusun adat-istiadat (perda) sendiri dan perbelanjaan (APBD) sendiri dibawah pimpinan penghulu dari setiap suku. Penghulu masing-masing nagari mempunyai otoritas yang luas. Perkiraan saya kebebasan setiap Nagari lebih dari sistim otonomi daerah saat ini.

Ada sekitar 500 nagari di Alam Minangkabau, merdeka pula menyusun adat istiadat sendiri. Setiap nagari bebas memilih keselarasan adat Kotopiliang yang aristokrat atau Bodi-Chaniago yang egaliter.

Koto-Piliang mengarah Kerajaan Aristokrasi. Kebesarannya empat tingkat yaitu ; keempat suku, penghulu puncak, datuak-datuak adat dan datuak-datuak ibadaik. Gelar pusaka masing-masing tidak boleh keluar daripada garis yang ditentukan dalam suku. Sedangkan Bodi-Chaniago memakai kata mufakat yang diputuskan oleh orang empat jinih yaitu ; Penghulu-penghulu, Manti, Dubalang dan Imam khatib (Tuangku).

Suatu daerah baru sah disebut nagari bilamana disana berdiri ; Masjid, Balairung nan seruang, Tepian tempat mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan serta terdapat pandam perkuburan.

Sistim pemerintahan seperti ini menyerupai Sistim kehidupan masyarakat Makkah Pra Islam. Dengan pembagian kekuasaan dan wewenang pada masing-masing kabilah. Tanpa otoritas tunggal tapi konsensus untuk hidup secara barsama menghadapi ancaman dari luar.

Kelebihan Sistim

1. Oleh karena otoritas sudah terbagi tiga (Rajo Tigo Selo) yang terdiri dari ; Raja Ibadaik (Raja Ibadah/Islam), Rajo Adaik (Adat-Istiadat) dan Raja Alam. Maka akan terhindar dari Raja yang berlaku tiran dan semena-mena karena setiap kebijakan Raja Alam harus berdasarkan kesepakantan Basa ampek balai. Tidak ada sabda atau titah raja di Kerajaan Alam Minangkabau.

2. Kecil kemungkinan terjadi gerakan separatis atau pemberontakan. Karena setiap nagari diberikan otoritas yang sangat luas, saking luasnya otoritas masing-masing Nagari, sehingga Raja Alam Minangkabau yang bertahta di Istana Pagaruyuang seakan-akan hanya simbolik persatuan saja.

3. Dalam catatan sejarah Minangkabau sedikit sekali ditemukan konspirasi politik ataupun kudeta. Tidak seperti babad Tanah Jawi yang diwarnai intrik politik untuk saling meleyapkan antar pewaris tahta. Seperti Amangkurat I dikudeta oleh puteranya sendiri ; Raden Mas Rahmat Adipati Anom karena karena jabatannya akan dipindahkan kepada puteranya yang lain yaitu ; Pangeran Singasari. Perselisihan semakin meruncing ketika Amangkurat I berebut Rara Oyi–seorang selir dengan Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat menemui ajalnya akibat diracun atas perintah ayahnya sendiri-Amangkurat I. Bahkan Amangkurat I juga membunuh mertunya sendiri-Pangeran Pekik karena memihak kepada Raden Mas Rahmat.

4. “Bulek aie dek pambuluah bulek kato dek mufakaik”, atas dasar ini seorang Raja tidak dapat memutuskan sendiri. Terbelih dahulu bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat. Tidak ada Titah atau Sabda Raja. Yang ada kesepakatan hasil pemufakatan Raja Alam dengan Basa Ampek Balai. Keputusan dengan suara terbanyak tidak dikenal pada masa itu. Yang dikenal adalah “bulek sagolong picak salayang. Jika belum tercapai kata sepakat belum bisa dilaksanakan karena kayu yang bercabang tidak boleh dihentakan. Di letakan di atas galang difikirkan terlebih dahulu karena fikir pelita hati, tenang seribu akal, renung padang kira-kira. Pada hari yang ditentukan berembuklah mereka kembali, khalayak ramai boleh mendengarkan dari luar balairung, oleh karena itulah balairung tidak boleh berdinding. Begitu terus hingga tercapai kesepakatan. Buleklah buliah digolongkan, picak buliah dilayangkan.

5. Egaliter, sehingga terhindar dari penghambaan terhadap manusia seperti Kerajaan Nusantara lainnya, seperti sembah-sujud, tidak boleh mengangkat kepala dan menatap wajah raja serta menyebut diri dengan ‘Patik’ yang berarti anak anjing, atau ‘Pacal’ yang berarti sampah kala berhadapan dengan raja.

Kelemaham Sistim

Dan karena setiap Nagari sudah memiliki otoritas yang sangat luas, maka Pemerintah Pusat (Raja Alam) yang berkedudukan di Pagaruyuang hanyalah simbol pemersatu. Sehingga tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat sentralisasi dan otoriter seperti ; Penaklukan dalam rangka ekspansi. Nagari-nagari yang bersifat merdeka tidak bisa dimobilisasi untuk melakukan penaklukan atas nama membela kerjaan atau Raja. Pemungutan Upeti, Penghormatan kepada Raja, serta doktrin dan Propaganda bahwa sang raja adalah titisan dewa. Itulah sebabnya orang Minangkabau sangat egaliter, anti feodalisme.

Dengan demikian sistim seperti ini tidak bisa diterapkan dalam Kerajaan Besar dengan teritorial yang membentang luas. Dan juga tidak punya sistim pertahanan yang kuat. Sehingga rentan ditaklukan oleh imperium besar. Beruntung letak Kerajan Alam Minangkabau di pedalaman sehingga terlindungi oleh pegunungan yang mengelilinginya. Seandainya Kerajaan ini berada di tempat strategis seperti di pesisir timur Sumatera tentu sudah silih berganti dikuasai oleh imperium besar. Bahkan daerah pesisir barat Sumatera, mulai dari Air Bagih, Tiku, Pariaman dan Padang tidak sepenuhnya dikuasai oleh Kerajaan Minangkabau. Bangsa Aceh (Kerajaan Malaka dan Pasai) berhasil menancapkan kukunya disana. Peninggalannya hingga saat ini secara adat dan tradisi di daerah Pesisir Barat sedikit berbeda dengan adat Minangkabau. Tidak ada Rumah Gadang yang menjadi ciri adat Minang. Gelar laki-laki setelah menikah (Sidi, Bagindo, Sutan, Marah) turun dari Ayah bukan Mamak (Saudara dari ibu) kelaziman adat Minang. Ritual Tabuik. Sistim Baralek dengan cara ‘Badoncek’ atau lelang, hingga ‘uang japuik’ tidak ada dalam adat Minang bagian ‘darek dan lainnya.

****

Al Albana, Andalas, 27 Jumadil Akir 1439

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close