Kenapa Saya Golput?

Tulisan singkat ini berangkat dari kegelisahan saya atas euforia berbagai kalangan dalam menyambut hajatan demokrasi (pilpres dan pileg), yang secara terang-terangan maupun abu-abu menaruh harapan besar pada setiap calon presiden dan legislator untuk melahirkan perubahan. Apakah salah? Menurut saya tergantung identifikasi persoalan yang ditemukan serta gagasan perubahan apa yang dicanangkan. Jika perubahan kita maknai secara sederhana, semisal adanya rotasi kepemimpinan politik, maka pilpres merupakan arena yang tepat untuk itu. Namun, jika perubahan kita letakkan pada jantung ekonomi-politik, yang menghendaki perubahan mendasar dari tatanan ekonomi yang selama ini eksis beroperasi, maka kita perlu mendiskusikannya lebih serius.

Kita mahfum bahwa sistem ekonomi-politik yang beroperasi saat ini adalah sistem kapitalisme. Hampir tidak ada negara yang tidak terintegrasi ke dalamnya. Termasuk Indonesia. Integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi dunia telah dimulai pada masa Orde Baru dan makin dalam terintegrasi pada pasca reformasi. Akibat dari pengitegrasian ini, maka berbagai macam problem sosial yang bersifat struktural mengemuka, seperti kemiskinan, keterbelakangan, jurang kaya miskin yang sangat tinggi, dan kesadaran politik rakyat yang sangat parsial. Sedemikian parah penyakit itu sehingga upaya untuk menyembuhkannya membutuhkan operasi besar dan mendasar. Terkait pilpres dan pileg, para kandidat yang maju dalam perebutan kekuasan, yang berkampanye mengutuk kemiskinan, penderitaan, dan kesengsaraan yang notabene dilahirkan dari rahim kapitalisme, tapi hendak menyelesaikan setumpuk persoalan itu melalui jalur institusional, menurut saya, hanya memperparah penyakit yang sudah ada alih-alih menyembuhkannya. Mengapa demikian? Sebab kapitalisme negara yang melahirkan oligarki serta menguasai setiap sudut kotak suara sudah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan memilih kandidat yang ada. Bagi saya, perayaan pilpres dan pileg di bawah cengkeraman demokrasi oligarki hanyalah alat pengawetan kuasa oligarki dan kelompok kapitalis, atau pergantian aktor penindas baru. Itulah alasan pertama saya memilih golput. Karena sistim demokrasi yang ada saat ini tidak akan membawa perubahan siapapun pemenang kecuali sedikit saja dan bagi segelintir kelompok yang berada dalam lingkaran elite pemenang pemilu.

Alasan selanjutnya. Pemilihan Kepala Daerah Jakarta sudah berakhir lama. Gubernur baru sudah dilantik. Tapi, atmosfir pro dan anti Ahok (atau Anies Baswedan) masih bertahan.

Pemilihan Presiden sudah lebih lama lagi berakhir. Joko Widodo sudah empat tahun menjabat. Tapi, sentimen pro dan anti Jokowi (atau Prabowo Subianto) tak lekang oleh hujan dan kemarau. Setidaknya apa yang bisa kita baca di media sosial dari hari ke hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan umum kita, di pusat maupun daerah, telah memicu konflik berkepanjangan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik itu potensial bermuara pada konflik berdarah. Pasca pemillihan presiden 2019 nanti.

Konflik dan persaingan, dalam kadar tertentu, adalah konsekuensi dari hidup bermasyarakat. Setiap hari masyarakat dihadapkan pada konflik: kepentingan sosial, ekonomi maupun budaya. Tiap kelompok punya kepentingan yang berbeda dari kelompok lain.

Perbedaan itu niscaya bahkan jika kita bersumpah “satu Indonesia”. Itu juga niscaya bahkan jika orang Islam terobsesi dengan “satu Islam”, misalnya.

Demokrasi adalah sarana untuk membuat persaingan kepentingan menjadi lebih beradab, bukan menghilangkan persaingan dan perbedaan. Bandingkan dengan jika kita harus menyelesaikan perbedaan lewat otot, pedang atau bedil.

Idealnya begitu. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, kampanye pemilihan sebagai manifestasi demokrasi telah menjadi terlalu emosional, cukup emosional sehingga dengan sedikit insiden saja, pemakaian otot, pedang dan bedil mungkin tak terelakkan.

Kampanye emosional dipicu oleh para politisi karbitan. Jarang ada politisi, para kandidat pejabat publik, yang merangkak dari bawah dan tekun membangun konstituen dari tingkat terkecil. Mereka memerlukan jalan pintas untuk mencapai elektabilitas. Kampanye lewat media, dibantu para buzzer media sosial, menjadi pilihan utama.

Ikatan antara partai politik dengan konstituen juga kian longgar. Tak heran, demi menangguk popularitas, beberapa partai mengambil jalan pintas mengusung selebritis, dari ulama, bintang sinetron hingga penyanyi dangdut, untuk menjadi calon legislatif maupun kandidat eksekutif.

Jika bukan selebriti, konsultan politik dan para buzzer memoles citra personal politisi tertentu untuk mencapai tingkat selebriti. Pemilihan umum dan demokrasi cenderung berubah menjadi politainment,–politik entertainment.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, pada dasarnya, adalah memilih kebijakan publik yang akan diselerenggarakan lima tahun ke depan. Kebijakan publik tentang ekonomi, transportasi, pertanian, pangan, energi, lingkungan, serta hal-hal yang penting bagi kehidupan publik secara bersama-sama.

Namun, dalam politainment, pilihan-pilihan kebijakan publik rasional tertimbun di bawah kampanye citra personal yang emosional.

Jalan pintas lain menangguk suara adalah dengan memainkan sentimen “baik versus jahat, angel versus devil”, seolah-olah pemilihan presiden atau legislator adalah ajang pertarungan hidup-mati antara ksatria melawan durjana. Prabowo dan Jokowi bisa ksatria atau durjana tergantung siapa yang Anda dukung.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Anies Baswedan berkampanye untuk mendukung Jokowi. Anies mengatakan “orang baik bersama orang baik”. Artinya: hanya orang jahat yang memilih Prabowo.

Kita tahu, Anies masuk dalam Kabinet Jokowi. Namun, sebentar kemudian diberhentikan oleh Jokowi. Sebaliknya Mahfud MD, Ali Muchtar Ngabalin, Idrus Marhan, TGB Abdul Madjid dulu berkampanye untuk Prabowo tapi kini mereka ada pada barisan Jokowi. Pertanyaan yang muncul sekarang: siapa baik, siapa jahat? Siapa ksatria, siapa durjana?

Kampanye emosional juga dipicu oleh partai politik yang miskin platform dan ideologi. Ada banyak partai, tapi kita hampir sulit membedakan apa beda PKS dari Golkar, PDIP dari Gerindra, dalam kebijakan publik yang mereka dukung.

Karena hampir sama saja, partai dan kandidat membutuhkan pembeda yang lebih tegas dan mudah dicerna. Pembeda yang memenuhi syarat ini adalah pembeda dengan muatan sentimen primordial: ras, suku dan agama.

Tapi, agama dan motif mulia seperti “melindungi HAM” atau “menolak komunis” sebenarnya dibawa-bawa hanya untuk mengelabuhi publik.

Kita tahu kemudian, Golkar menyeberang mendukung Jokowi. Para politisi Golkar, seperti Jusuf Kalla, Luhut Panjaitan dan Setyo Novanto berkibar. Secara efektif mereka mempengaruhi arah pemerintahan, jauh lebih kuat dari PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri.

Tidak ada ideologi. Di atas sana, cuma ada permainan dan transaksi politik. Mereka berangkulan setelah mengobarkan emosi di kalangan pendukung. Bodohnya kita: emosi suka dan benci seseorang itu yang kita pelihara sampai sekarang.

Kampanye pemilihan umum yang terobsesi oleh kecintaan dan kebencian personal, miskin platform serta sarat sentimen primordial sedang mengancam demokrasi kita. Bahkan mengancam masa depan negara kita. Itu sebabnya saya memilih tak mau terlibat. Golput!

****

Kategori Esai

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close