Indonesia Pasca Jawa

Jikalah glorifikasi kebesaran dan kejayaan Majapahit yang diawali oleh Muhammad Yamin dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme itu terbukti kebenarannya berarti sudah hampir 7 abad Jawa menjadi epicentrum kekuasaan. Mulai dari abad ke-14, Majapahit yang berpusat di Trowulan-Mojokerto, Jawa Timur. Dilanjutkan era kolonial dengak masuk V.O.C awal abad ke-16 ke wilayah Nusantara, lalu digantikan oleh Kerajaan Belanda setelah V.O.C gulung tikar menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan dalam mengendalikan lalu lintas perdagangan. Pertengahan abad ke-20 sebagian besar kerajaan dan kesultanan yang berada di wilayah Nusantara bersepakat membentuk negara yang kita kenal NKRI Harga Mati, eehh. NKRI saja masih menjadikana Batavia sebagai ibukota. Sejak berdiri NKRI hingga saat ini tercatat sudah 7 presiden (plus Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI) yang memimpin negara ini, ibu kota masih tetap di Batavia yang kita sebut saat ini Jakarta.

Pasca reformasi 98 diterapkan sistim otonomi daerah. Pemerintahan pusat mendelegasikan sebagian wewenang kepada kepala daerah terhadap kebijakan yang bersifat sektoral. Euforia berlebihan menyambut otonomi daerah ini dikhawatirkan lahirnya gerakan separatis. Terlihat memang seperti itu. Maka lahirlah jargon NKRI Harga Mati yang kadang bikin noise (bising) alias polusi suara di media sosial karena tidak tempatkan pada konteks yang tidak tepat.

Pro dan kontra terhadap sebuah wacana merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi dan era kebebasan saat ini, terlebih ditunjang oleh media sosial. Wajar jika rencana pemindahan ibu kota menuai perdebatan sengit warganet. Yang setuju dengan alasan Jakarta sudah overload juga masuk akal, sedangkan yang kontra berdalih pemindahan ibukota dijadikan bancakan bagi-bagi proyek bagi elite politik dan pengusaha juga tidak bisa disanggah. Namun perlu diingat, apakah yang tidak jadi proyek (baca korupsi) setiap anggaran dikeluarkan dari kas negara? e-KTP, Prasarana Asian Games dan banyak lainnya. Jangankan proyek dengan menggunakan uang negara, pengadaan buku-buku di sekolah juga dijadikan ‘proyek’, akomodasi dan transportasi juga menjadi ‘proyek’ oleh sebagian orang.

Terlepas dari semua itu saya setuju dengan rencana pemindahan ibukota. Lokasinya di Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau Papua jika bertujuan untuk meredam gerakan separatis yang tengah terjadi, bahkan kalau kembali ke Bukittinggi saat menjadi ibukota PDRI lebih setuju lagi. Bukan permisif terhadap proyek pemindahan ibukota ini yang kemungkinan besar menjadi ajang korupsi bagi pengusaha dan penguasa, namun saya melihat dalam narasi yang lebih luas dan lebih jauh : Indonesia Pasca Jawa.

Sebenarnya ekpresi Indonesia Pasca Jawa ini sudah berlansung sejak lama; pasca reformasi. Di mulai pada masa era alm Habibie. Corak kepemimpinan Habibie yang berlatar belakang dari luar Jawa memang jauh dari karakter kepemimpinan Jawa yang foedalistik. Dilanjutkan oleh Gus Dur. Meskipun berasal dari Jawa ningrat dari kalangan santri Gus sangat membuka diri dan mengabaikan hirarki. Pada era Megawati dan SBY sepertinya hampir sama, barangkali karena Megawati berasal dari kalangan ningrat itulah kepemimpinanya sangat kental aroma feodalistis, bahkan hingga saat ini di partai PDI-P yang dipimpinnya terlihat seperti sebuah perusahaan keluarga yang dikendalikan dengan otoritas tunggal. SBY pun demikian, kharakter dan kharismanya mencerminkan seorang pemimpin Jawa. Caranya mensikapi setiap persoalan ; lambat dengan pemikiran yang matang (terlihat seperti peragu) dan irit bicara mencerminkan seorang pemimpin ala Jawa. Apalagi dalam tubuh Partai Demokrat. Pendapatnya ibarat titah sang raja yang jika tak diindahkan akan kualat. Dan beliau telah mempersiapkan putera mahkota sebagai penggantinya.

Jokowi antitesis dari Mega dan SBY barangkali karena ia bukan berasal dari kalangan ningrat. Jokowi tidak gagah dan berkharisma seperti SBY apalagi Bung Karno karena itu sering diolok-olok ; plaga’-plongo, ‘ndeso‘ dan penyoratif lainnya. Meskipun para pemujanya memperlakukan Jokowi bak seorang raja di media sosial namun dalam lingkungan elite para pembantunya tidak memperlihatkan penghormatan berlebihan. Perhatikanlah ekspresi Surya Paloh, Wiranto, LBP dan lainnya saat berhadapan dengan Jokowi wajar, datar dan biasa saja. Berbeda dengan Ruhut Sitompul, Anas Urbaningrum, Nazaruddin saat berhadapan dengan SBY. Atau saat Fadly Zon, Arif Puyono saat bersama Prabowo. Karena Jokowi hanya seorang petugas partai yang ditugaskan di istana. Kawula yang ditakdirkan jadi presiden.

Keberhasilan pemindahan ibukota ini tidak terlihat dalam waktu dekat. 1-2 dekade belum cukup untuk menilai. Yang sudah jelas dan pasti pemindahan ibukota jelas memberikan keuntungan kepada pengusaha dan elite yang terlibat di dalamnya. Kong-kalingkong, tukar-guling akan terdengar kencang maupun samar mengiring prosesnya.

Mari kita tunggu setelah ulang tahun perunggu pemindahan ibukota nanti, masih terdengarkah desas-desus keterwakilan Jawa-Non Jawa dalam proses pencalonan Presiden-Wakil Presiden (jika Indonesia masih ada), atau jangan-jangan kita mendengar khabar Batavia Merdeka, Madura Merdeka, Jogja meminta refrendum, DII/TII bangkit lagi dengan mengusung Pasundan Bersyariah.

****

Al Albana, Padang 03 Safar 1441

Kategori Esai

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close